Semarang, faktahukum.id ,22 Oktober 2025 – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo membuka Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional” di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Komjen Dedi menegaskan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme Polri di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, khususnya pascaperistiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu.
> “Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih besar dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Ini menandakan tumbuhnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan reformasi Polri kini menjadi bagian dari gerakan nasional menuju transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai dasar pemulihan kepercayaan masyarakat,” ujar Komjen Dedi.
Ia menambahkan, rangkaian aksi massa yang terjadi pada Agustus hingga September memperlihatkan adanya krisis legitimasi yang dihadapi Polri dan memperkuat desakan terhadap reformasi menyeluruh.
> “Deretan unjuk rasa besar di berbagai wilayah menunjukkan adanya krisis legitimasi yang menuntut reformasi struktural dan kultural. Masalah yang diidentifikasi antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang mengikis kepercayaan publik,” jelasnya.
Polri, lanjut Dedi, telah menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap persoalan internal.
> “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang dikelompokkan dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” ungkapnya.
Wakapolri menegaskan, reformasi Polri ke depan harus menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengawasan eksternal agar perilaku represif dapat ditekan.
> “Evaluasi nasional menempatkan Polri pada posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas. Penguatan pengawasan eksternal dan pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, serta sistem digital terpadu menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia,” terang Komjen Dedi.
Sebagai penutup, ia mengutip pemikiran tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel:
> “The police are the public, and the public are the police. Efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat.”
Peran Polisi dan Masyarakat dalam Ciptakan Keamanan Produktif
Dalam kesempatan yang sama, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan serta pembangunan lingkungan yang aman dan produktif.
> “Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Komjen Chryshnanda menekankan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat merupakan strategi utama untuk mewujudkan keamanan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi polisi dan masyarakat tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas nasional.
> “Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu menjadi jembatan komunikasi sosial, mencegah potensi kerawanan, dan memanusiakan manusia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di tubuh Polri agar setiap anggota mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
> “Pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel,” tutup Chryshnanda.
Seminar internasional ini turut dihadiri oleh pejabat Kepolisian Jepang Komjen Nakanishi Akira, Asisten Kapolri Bidang Operasi Komjen Mohammad Fadil Imran, Karojemengar Stamarena Polri yang juga Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, serta sejumlah akademisi dari berbagai universitas di Jawa Tengah seperti UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.
Hadir pula Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, para Dirbinmas Polda se-Indonesia (secara virtual), Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, serta siswa Dikbangspes Gelombang III Pusdik Binmas.
Redaksi: Ryo Cs
About the Author
