Jakarta FaktaHukum.id — LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk mendesak lembaga antirasuah segera memeriksa Bupati Kerinci, Monadi. Tuntutan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pengaturan fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.
Dalam orasinya, massa aksi menuding adanya dugaan permainan proyek yang melibatkan orang-orang dekat Bupati. Demonstran menyebut terdapat “misi terselubung” yang sebelumnya dijalankan melalui seorang kepercayaan berinisial H. Namun setelah terjadi konflik internal, posisi tersebut disebut telah dialihkan kepada individu lain berinisial D.
Selain itu, massa juga menyoroti peran Kepala UKPBJ Kerinci, berinisial AY, yang diduga ikut mengatur proses tender serta penunjukan langsung pihak-pihak yang diarahkan untuk memperoleh paket proyek APBD.
Menurut Cakrawala Nusantara, dugaan praktik tersebut dapat merusak kualitas pembangunan daerah sekaligus mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Usai berorasi, perwakilan LSM Cakrawala Nusantara diterima langsung oleh pihak KPK di ruang Dumas (Pengaduan Masyarakat). Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan laporan resmi disertai berbagai dokumen pendukung, termasuk dokumen anggaran APBD Kerinci 2025.
Cakrawala Nusantara berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan anggaran daerah.
(Tim)
About the Author
