Halsel, Faktahukum.id–
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di bawah kepemimpinan Noce Totononu menuai kritik tajam. Lembaga yang seharusnya menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja lokal justru dinilai gagal menjalankan fungsinya. Banyak pihak mendesak Bupati Halsel untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Noce dari jabatannya.
Kegagalan Disnakertrans Halsel terlihat dari berbagai aspek. Hingga saat ini, dinas tersebut belum memiliki database tenaga kerja yang komprehensif. Ketiadaan database ini menghambat proses pencocokan antara pencari kerja lokal dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, banyak peluang kerja justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Sistem perekrutan yang ada juga dinilai tidak transparan dan cenderung diskriminatif. Anak-anak muda Halsel harus menunggu satu tahun sekali untuk mengikuti proses interview yang dilakukan perusahaan bekerja sama dengan Disnakertrans. Keterampilan dan pengalaman kerja seolah dikesampingkan, koneksi dan “orang dalam” menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan,” ujar salah satu warga Halsel yang enggan disebutkan namanya. “Disnakertrans seperti tidak punya arah, padahal ini menyangkut masa depan ribuan pencari kerja di Halsel.”
Ketiadaan database tenaga kerja terstruktur juga menyulitkan perusahaan dan investor dalam menjaring pekerja lokal yang sesuai kebutuhan. Hal ini semakin memperparah situasi dan memicu kemarahan warga.
Kritik keras terhadap Noce Totononu terus bermunculan. Sejumlah pihak menilai Noce gagal membawa perubahan berarti bagi sistem ketenagakerjaan di Halsel. Proses perekrutan yang tidak transparan dan kurangnya pelatihan yang sesuai kebutuhan industri semakin memperkuat tudingan tersebut.
“Kalau memang tidak mampu membenahi sistem ketenagakerjaan, lebih baik mundur,” tegas salah satu pengkritik. “Jangan hanya duduk di kursi kekuasaan kemudian hanya mementingkan diri pribadi. Amanah yang dibebankan seharusnya betul-betul untuk kepentingan masyarakat, memudahkan para pencari kerja, khususnya anak-anak muda Halsel.”
Desakan agar Noce dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya, diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan serius dari Disnakertrans dalam waktu dekat. Penyusunan database tenaga kerja dan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia industri menjadi tuntutan utama. Masa depan pemuda Halsel tidak boleh dikorbankan oleh ketidakmampuan dan kegagalan pemimpin. Perubahan sistem dan kepemimpinan yang efektif menjadi harapan utama untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Halsel.
Keberadaan Disnakertrans yang seharusnya menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan justru menjadi penghalang. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Keberadaan Disnakertrans yang tidak berfungsi optimal berdampak negatif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Disnakertrans dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Halsel.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun jika masalah ini tidak segera ditangani. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Disnakertrans menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan.
Red Faktahukum (Win )
