Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyimpan paradoks yang menyayat hati. Di tengah kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya tambang nikel, masyarakatnya justru tercekik oleh tarif air bersih yang mencekik. Potensi ekonomi yang besar tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.
Warga Obi mengeluhkan mahalnya tagihan air yang tak sebanding dengan kualitas layanan. Air bersih, kebutuhan dasar manusia, menjadi barang mewah bagi mereka yang hidup di tengah limpahan kekayaan alam. “Kami tinggal di atas harta karun, tapi air bersih saja susah didapat,” keluh seorang warga Desa Laiwui.
Kondisi ini memicu keresahan dan kemarahan warga. Mereka merasa ditindas oleh sistem yang seharusnya mensejahterakan, bukannya sebaliknya. Ketimpangan ini semakin mempertegas kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Tokoh masyarakat Obi turut menyuarakan keprihatinan dan tuntutan keadilan. Mereka mendesak pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya janji, tetapi tindakan nyata yang dibutuhkan.
Seruan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Maluku Utara, dan Bupati Halmahera Selatan telah disampaikan. Masyarakat Obi menuntut keadilan dan berharap agar pemerintah berpihak pada rakyatnya, bukan pada kepentingan ekonomi semata.
Mereka tidak meminta kemewahan, hanya keadilan dalam akses terhadap kebutuhan dasar. Tarif air yang memberatkan harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan air bersih di Pulau Obi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat.
Langkah konkret dan terukur harus segera diambil. Pemerintah harus memastikan akses air bersih yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga Obi. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal hak asasi manusia.
Keberadaan tambang nikel seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat Obi, bukan menjadi sumber penderitaan. Pemerintah harus memastikan agar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan terwujud di pulau yang kaya raya ini.
Ketimpangan yang terjadi di Pulau Obi menjadi cerminan penting bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata.
Redaksi : Mito
Editor : Win
