*Jayapura, 14 Oktober 2025
FAKTA HUKUM.ID
*Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM)*
Mendesak
*Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)* untuk segera *memanggil dan memeriksa Kepala Disnakee dan seluruh pejabat di lingkup Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Mimika*
terkait dugaan
*korupsi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2023–2024*.
Dugaan utama mengarah pada praktik
*perjalanan dinas fiktif* yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum di lingkungan Disnaker Mimika, dengan menggunakan anggaran Dana Otsus. Perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan secara riil, namun laporan Pertanggungjawaban keuangan tetap diajukan dan dicairkan. Perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan agenda dan kebutuhan dinas, serta perjalanan dinas yang dianggap tidak berfaedah yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk plesiran beberapa oknum pejabat di dinas ketenagakerjaan (disnaker) kabupaten mimika – papua tengah.
“Ini adalah bentuk penghianatan terhadap amanah Dana Otsus yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di sektor ketenagakerjaan,” ujar Juru Bicara APMM.”
Dugaan Penyimpangan :
● Laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kegiatan riil
● Penggunaan nota dan kuitansi fiktif
● Pemecahan kegiatan untuk menghindari batas pengawasan
● Dugaan keterlibatan pejabat struktural dan bendahara Disnaker.
Adapun Tuntutan Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM).
Di Antaranya :
1). Mendukung KPK RI segera mengusut dan membongkar dugaan korupsi Dana Otsus yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Mimika – Papua.
2). Mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa kepala dinas dan bendahara dinas ketegakerjaan (disnaker) Mimika dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana otsus di disnaker kabupaten mimika
3). Mendesak KPK RI untuk melakukan Pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat Disnaker Mimika* yang diduga terlibat dalam manipulasi anggaran.
4). Audit investigatif oleh BPK RI dan BPKP* terhadap Dana Otsus di dinas ketenagakerjaan Mimika.
APMM menegaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan Dana Otsus bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat Papua dan generasi muda yang sangat membutuhkan peningkatan kapasitas kerja dan lapangan pekerjaan. APMM Siap mendatangi KPK pada Rabu 15 Oktober 2025,
Untuk memastikan Komisi anti rasuah bergerak cepat memanggil dan memeriksa para oknum-oknum di dinas Ketegakerjaan (Disnaker) Mimika – Papua Tengah.
*“KPK jangan diam! Tangkap mafia Dana Otsus di Disnaker Mimika! Jangan biarkan dana rakyat jadi bancakan elit birokrasi,”* tutur Teis selaku Aktivis Papua yang tergabung di APMM dalam pernyataannya.
Penulis : Bima
Editor : Bung
Jurnalis fakta hukum.id
