Pandeglang, Faktahukum.id — Di tengah perbincangan global mengenai tanggung jawab negara terhadap kualitas hidup generasi muda, suara dari akar rumput Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengemuka sebagai refleksi etis atas pelaksanaan kebijakan publik, Kamis (15/01/2026).
Barisan pemuda setempat menyampaikan seruan moral kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mengutus perwakilan resmi kepresidenan guna melaksanakan monitoring serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Patia dan Sukaresmi.
Permintaan tersebut lahir dari kegelisahan kolektif para orang tua murid yang mempertanyakan konsistensi, kelayakan, serta tata kelola distribusi pangan siap santap bagi peserta didik.
Sejumlah aduan mengemuka di ruang digital, menyingkap praktik pengiriman menu yang dirangkum untuk beberapa hari sekaligus, bahkan dalam satu kesempatan mencakup kebutuhan sepekan penuh. Situasi ini memantik tanda tanya mengenai kesegaran, nilai gizi, hingga kesesuaian dengan prinsip kesehatan anak.
Keresahan publik kian menguat setelah beredarnya rekaman visual yang memperlihatkan penggunaan wadah berbahan plastik tipis, dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan. Fenomena tersebut dianggap mencederai esensi program yang sejatinya dirancang sebagai investasi kemanusiaan, bukan sekadar pemenuhan administratif.
Entis Sumantri yang akrab disapa Tayo, figur terdepan barisan pemuda sekaligus putra asli Patia, menegaskan bahwa Inspeksi mendadak oleh unsur kepresidenan akan menghadirkan transparansi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan strategis ini.
“Perlunya negara hadir secara langsung. Pengawasan internal saja tidak cukup untuk menjawab ragam keluhan masyarakat.” paparnya.
Lebih lanjut, Entis mengungkap adanya ketidaksesuaian antara komposisi sajian dengan alokasi anggaran yang seharusnya, diiringi pola penyaluran yang tidak lazim.
“Mulai dari satu kali antar untuk tiga hari hingga pengiriman tunggal bagi rentang waktu tujuh hari, praktik ini berpotensi mengurangi kualitas nutrisi yang diterima anak-anak,” jelasnya.
Ironi lain turut mencuat ketika peserta didik sekolah dasar tingkat awal kerap tidak memperoleh jatah konsumsi akibat keterlambatan logistik.
“Dalam beberapa kasus, bel pulang telah berbunyi sementara makanan belum juga tiba, dan kondisi ini bukan hanya kekosongan fisik, tetapi juga simbolik: absennya kehadiran negara pada saat paling dibutuhkan.” ujar Entis.
Dalam kerangka filsafat politik, tuntutan ini mencerminkan aspirasi akan negara yang hadir, mendengar, serta bertindak. Bagi para pemuda Pandeglang, pengawasan dapur MBG bukan semata persoalan teknis, melainkan cermin komitmen moral kekuasaan terhadap masa depan anak bangsa.
“Kami berharap dari Patia dan Sukaresmi lahir pembenahan yang dapat menjadi rujukan nasional, memastikan kebijakan publik benar-benar menyentuh substansi kemanusiaan,” tutup Entis.
Penulis: Yudi Sayuti S.T.
Editor : Win
About the Author
