Gorontalo,Fakta Hukum Pengurus APDESI Merah Putih se-Indonesia menyuarakan kekecewaan mendalam atas belum cairnya dana desa non-earmark yang sejak awal tidak terkonfirmasi dengan jelas. Persoalan ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar desa sudah terlanjur menjalankan pelaksanaan fisik menggunakan anggaran tersebut.
Di Provinsi Gorontalo, DPD APDESI Merah Putih bersama sejumlah organisasi pemerintahan desa lainnya turut menyampaikan keberatan dan mendesak adanya solusi cepat dari pemerintah pusat. Mereka menyoroti ancaman mandeknya pembangunan serta risiko hukum yang mungkin dihadapi pemerintah desa atas kegiatan yang telah berjalan.
Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Gorontalo, Abdul Muis Hilala, SE, menegaskan bahwa kebijakan penyaluran yang berubah mendadak membuat desa berada dalam posisi sulit.
“Desa menyusun perencanaan sesuai aturan dan sudah bekerja di lapangan. Jika dana non-earmark tidak direalisasikan, bagaimana dengan pembayaran pekerjaan dan pengadaan yang sudah terlaksana? Ini menyangkut hak tenaga kerja dan kelanjutan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, DPC APDESI MP Kabupaten Gorontalo bersama para kepala desa menilai bahwa pemerintah pusat perlu lebih peka terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan di desa dan tidak membuat kebijakan yang membingungkan.
Organisasi desa lainnya, seperti lembaga pemberdayaan dan asosiasi perangkat desa, turut memberikan dukungan terhadap sikap yang disampaikan APDESI Merah Putih, karena dampak permasalahan ini dirasakan oleh seluruh kabupaten di Indonesia.
APDESI Merah Putih melalui Ketum Anwar Sadat, SH dan Sekjen Uhadi, SE di tingkat pusat menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan memperjuangkan hak-hak desa agar pembangunan tidak terhenti dan masyarakat desa tidak menjadi korban kebijakan yang tidak konsisten.
“Harus ada kepastian segera. Jangan sampai pembangunan yang sudah dikerjakan menjadi beban kepala desa dan perangkat,” tegas pimpinan pusat APDESI MP.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah desa di seluruh kabupaten se-Indonesia masih menunggu kejelasan dan kebijakan final terkait pencairan dana non-earmark tahun anggaran ini.
Penulis Ismail Gobel
Editor : Kanda Ali
