MALUKU UTARA – Lembaga Pengawasan Independen maluku utara (LPI)-MALUT) melalui koordinator Rajak Idrus menyoroti rencana perombakan kabinet yang tengah disiapkan oleh Gubernur maluku utara Serly Djoanda.
Menurut LPI sudah saatnya pemerintah provinsi maluku utara harus melakukan evaluasi secara totalitas. terhadap kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas.
“Ini sudah waktunya Gubernur serly harus segera mengganti pimpinan OPD yang selama ini dianggap bekerja tidak maksimal, tegas Rajak Idrus kepada wartawan.
Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru saja disahkan. Rajak menilai, keberhasilan implementasi visi dan misi gubernur akan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas pejabat yang duduk di kursi strategis OPD.
“Untuk menjalankan visi misi yang tertuang dalam RPJMD, maka LPI meminta Gubernur serly harus selektif menempatkan orang-orang terbaik yang punya pemahaman untuk mengeksekusi kebijakan,” tambahnya.
Rajak memaparkan dua masalah krusial yang saat ini membelit birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur Serly Djoanda. Pertama, mental birokrat yang masih terjangkit perilaku koruptif. Kedua, lemahnya etos kerja serta minimnya kreativitas dalam mencari solusi atas tantangan daerah.
Menurutnya, kedua masalah tersebut menjadi penghambat utama bagi terwujudnya reformasi birokrasi yang efisien dan responsif. “Kalau dua penyakit ini tidak segera diobati, sebaik apapun program yang dicanangkan, hasilnya akan setengah hati,” ujarnya.
Rajak juga menegaskan perlunya proses penyaringan yang ketat dalam memilih calon pimpinan OPD. Rekam jejak menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan. “Gubernur harus lebih hati-hati dan harus mengetahui betul rekam jejak para calon pimpinan OPD tersebut,” tandasnya.
Lanjut Rajak mengatakan implementasinya tidak boleh sekadar formalitas. Perombakan kabinet di tingkat OPD sering kali hanya sebatas rotasi jabatan tanpa pembaruan pola kerja atau perbaikan sistem.
“Tantangan terbesar bagi Gubernur Serly adalah memastikan bahwa proses seleksi pimpinan OPD tidak didikte oleh kepentingan politik atau kedekatan pribadi, melainkan murni berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Jika tidak, perombakan justru berpotensi menjadi ajang pertukaran posisi yang tidak membawa perubahan berarti,” cetusnya
Selain itu, upaya membangun budaya kerja yang kreatif dan berintegritas membutuhkan lebih dari sekadar pergantian pejabat. Reformasi sistem pengawasan internal, penerapan indikator kinerja yang terukur, serta penghargaan bagi inovasi harus menjadi bagian dari strategi menyeluruh.
“Perombakan kabinet di tingkat OPD adalah momentum penting bagi Gubernur Serly untuk membuktikan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Namun, publik akan menilai hasilnya dari satu hal sederhana: apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar membaik atau hanya berganti wajah tanpa perubahan nyata,” ungkapnya.
