Jakarta, 12 Juni 2026 ( faktahukum.id ), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Pusat menggelar aksi unjuk rasa jilid II sebagai bentuk tanggapan tegas terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terus melemahnya nilai tukar Rupiah akibat menguatnya Dolar Amerika Serikat. Mengusung tema “Rakyat Menjerit, Saatnya Reformasi Jilid II???”, aksi ini menjadi pengingat keras bahwa cita-cita besar Reformasi 1998 – menjadikan Indonesia negara demokratis, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme – hingga hari ini belum sepenuhnya tercapai. Bahkan, kondisi kian memburuk akibat kebijakan-kebijakan yang dinilai populis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan utama. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, pergerakan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi semata, tetapi langsung memukul biaya produksi barang dan jasa, serta meruntuhkan daya beli masyarakat yang sudah kian menipis.
Dalam orasinya, Ketua GMNI Jakarta Pusat, Krens Betekeneng, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional atas situasi yang memburuk ini. Ia menilai pemerintah terlambat dan lamban dalam menyiapkan langkah-langkah perbaikan struktural ekonomi. “Keputusan menaikkan harga BBM diambil di saat ekonomi global sedang berada di tekanan berat, ditambah nilai tukar Rupiah yang terus tergerus. Ini adalah langkah yang keliru dan justru membebani rakyat,” tegasnya.
GMNI menuntut pemerintah untuk tidak sembarangan menyerahkan pengaturan harga energi sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.
Sebagai gantinya, organisasi mahasiswa ini mendesak disusunnya jaring pengaman sosial yang nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan – agar rakyat kecil tidak selalu menjadi pihak yang menanggung beban terberat dari setiap kebijakan ekonomi.
Lebih dari itu, aksi ini juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi ladang penyimpangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kesejahteraan dan Dukungan Masyarakat Pedesaan (KDMP), serta sejumlah program lainnya disorot tajam karena dikabarkan menjadi lahan subur bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Krens Betekeneng menegaskan bahwa krisis yang dihadapi bangsa saat ini tidak hanya soal ekonomi. Ada kemerosotan kepercayaan publik yang dipicu oleh serangkaian masalah: nilai tukar Rupiah yang tak kunjung kuat, harga kebutuhan pokok yang terus meroket, kebijakan yang dinilai ugal-ugalan dan memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga pengesahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang menuai kritik luas dari berbagai kalangan masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai. Rangkaian orasi disampaikan hingga pukul 21.30 WIB, dan diakhiri dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penegasan semangat perjuangan demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Red/”BUNG”
About the Author
